
Sekini.Blogspot.Com
Jakarta - Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie mengatakan istilah pribumi sering digunakan menjadi istilah politik. Tetapi begitu, istilah pribumi memang tidak diperbolehkan secara hukum.
"Jadi istilah pribumi merupakan istilah politik, tidak boleh juga kita abaikan, nyatanya juga ada, tapi secara hukum tidak diperbolehkan," ucap Jimly di Kantor ICMI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Pada Hari Rabu (18/10/2017).
Menurut Jimly, istilah pribumi sah-sah saja digunakan dalam pidato politik. Istilah pribumi itu juga tak lagi mempengaruhi kebijakan pascareformasi.
"Kalau dulu masih mempengaruhi kebijakan resmi, sekarang sesudah reformasi sudah tidak lagi. Jadi istilah pribumi ini bukan istilah hukum. Jadi Cuma jadi istilah politik saja. Jadi dimuat dalam pidato politik ya boleh boleh aja itu sebagai gambaran dari realitas politik," ucapnya.
Tetapi begitu, Jimly yakin Anies Baswedan-Sandiaga Uno akan jadi gubernur dan Wakil Gubernur DKI untuk semua masyarakat.
"Tapi saya percaya statemen dari Gubernur ini adalah mau melayani emosi para pendukungnya saja, tapi sesudahnya saya yakin Anies dan Sandi akan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk semua Masyarakat Jakarta," ucap Jimly.
Jimly mengatakan ada ketimpangan dan kesenjangan ekonomi di masyarakat merupakan kenyataan. Masalah ketimpangan itu harus diatasi dengan kerja nyata.
"Kita harus juga mengakui kenyataan di lapangan di masyarakat di realitas ekonomi ada ketimpangan ada kesenjangan. Ini juga harus diatasi dengan secara nyata. Bukan cuma dengan pidato tapi dikerjakan saja," ucapnya.
ConversionConversion EmoticonEmoticon