Beginilah Ciri Ciri Untuk Memulai Korupsi Kembali

Beginilah Ciri Ciri Untuk Memulai Korupsi Kembali

November 02, 2017

Sekini.Blogspot.Com

Jakarta - Pemprov DKI Jakarta mempunyai visi menjadi pemerintahan yang transparan dan terbuka. Tetapi usai berganti nya kepemimpinan, dari Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat ke Anies Baswedan-Sandiaga Uno cara transparan dan terbuka yang ingin dilakukan Pemprov DKI berlahan memudar.

Pemprov DKI Jakarta sekarang mulai tertutup kepada media. Terbukti dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur dibatasi. Tidak cuma itu, para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga mulai bungkam.

Mereka mulai menghindar dari kejaran dan pertanyaan wartawan. Sebutlah Sekretaris Daerah DKI Saefullah, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati, Kepala Badan Pajak Edi Sumantri, Kepala Dinas Pariwisata Tinia Budiarti, dan beberapa kepala SKPD lainnya.

Paling anyar terjadi adalah bungkamnya Kepala Bappeda DKI Jakarta, Tuty Kusumawati saat ditanya oleh wartawan mengenai reklamasi. Termasuk Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andri Yansyah yang langsung mengelak ketika wartawan bertanya mengenai rencana penataan PKL Tanah Abang.

"Nanti dulu. Besok. Rapatnya sudah. Nanti dulu, sabar. Sama Pak Wagub yang akan sampaikan," ucap Andri di Balai Kota, Pada Hari Kamis 2/11.

Padahal beberapa waktu lalu, Anies dan Sandi pernah menyampaikan jika hal-hal yang bersifat teknis yang ingin ditanyakan media supaya disampaikan langsung kepada SKPD terkait.Tetapi hal tersebut sulit dilakukan dengan sikap para kepala SKPD yang mulai irit bicara.

Ketika dikonfirmasi kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait para SKPD yang mulai irit bicara tersebut, Anies tidak menjawab apapun. Ia cuma tersenyum sambil berlalu, meninggalkan awak media yang sudah menantinya.

Tidak cuma itu, beberapa rapat yang biasanya dilakukan terbuka kini diperintahkan tertutup bagi awak media. Contohnya adalah rapat pengarahan Gubernur kepada SKPD terkait dengan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) untuk APBD 2018 yang dilaksanakan, Pada Hari Rabu (1/11) kemarin.

Hari ini, hal yang sama juga terjadi ketika Anies dan Sandi memberikan pengarahan untuk para Kepala Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI. Wartawan yang sudah masuk di Ruang Pola, tempat pengarahan tersebut diminta keluar dan dilarang meliput kegiatan itu.

Pertama kali perubahan dirasakan dimulai saat Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno melarang wartawan mewawancarainya di depan ruangannya di Lantai 2 Gedung Blok B. Ia mengarahkan supaya wawancara cuma dilakukan di Balairung. Alasannya, di Balairung background untuk muncul di televisi lebih baik ketimbang di depan ruangannya.

"Jadi supaya bagus di tv-nya juga, di bawah (wawancaranya). Ini the last saya lakukan (wawancara) di sini (lantai 2)," ucapnya saat itu.

Padahal di era Basuki-Djarot, dimanapun wawancara dilakukan mereka selalu bersedia selagi ada waktu Pertanyaan apapun yang diajukan wartawan akan mereka jawab. Tetapi hal tersebut tidak berlaku lagi ketika Anies dan Sandi menjabat di DKI.

Tidak Cuma itu, wawancara juga hanya bisa dilakukan ketika Anies atau Sandi ingin menyampaikan sesuatu saja. Ditambah lagi, beberapa pertanyaan yang diajukan disaring dan temanya pun dibagi-bagi antara dijawab oleh Anies atau Sandi. Contohnya, soal reklamasi tidak akan dijawab Sandi karena itu bagian Anies, atau soal DP Rp 0 yang hanya akan dijawab Sandi.

About

This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.

ConversionConversion EmoticonEmoticon

:)
:(
=(
^_^
:D
=D
=)D
|o|
@@,
;)
:-bd
:-d
:p
:ng
Subscribe to: Post Comments (Atom)
Image and video hosting by TinyPic